Komite Masyarakat Pengawas Kota Pelabuhan ialah Organisasi sosial sebagai kontrol kebijakan dan regulasi soal penataan kota kepelabuhanan agar pembangunan dan produktivitas dapat seiring berjalan secara bersamaan dan seimbang.
Penataan Kota Pelabuhan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan konektivitas pelabuhan di Indonesia. Aspek ini mencakup modernisasi infrastruktur, optimalisasi tata ruang, digitalisasi layanan kepelabuhanan baik didalam atau diluar area, serta peningkatan sistem logistik guna mempercepat arus barang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Bergabung dengan KOMPASKOPEL merupakan langkah untuk menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi ini, individu dapat berkontribusi dalam advokasi, edukasi masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan dan lainnya
Kompas KOPEL berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk memastikan mereka mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan publik.
Dengan rekam jejak panjang dalam advokasi kebijakan, pemantauan legislatif, dan pendampingan komunitas, Kompas KOPEL memiliki kapabilitas yang terbukti dalam menciptakan perubahan nyata.
Kompas KOPEL menjalin kemitraan dengan berbagai pihak—pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil—untuk memperkuat dampak gerakan sosial secara kolektif.
Setiap program dan advokasi didasarkan pada riset, pemantauan kebijakan, dan temuan lapangan, menjadikan Kompas KOPEL sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.
Kompas KOPEL memberikan ruang bagi individu yang ingin berkontribusi dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik dan demokratis di tingkat lokal maupun nasional.
Jika Anda ingin menjadi bagian dari perubahan yang bermakna, Kompas KOPEL adalah pilihan tepat.
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise
Home Struktur Organisasi News Tentang Kami Kontak Kami X KOMPASKOPEL Mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Mulai Menata Kota Pelabuhan Tg Priok Jakarta, 15 November 2025, Sembrawut dalam penataan kota khususnya Jakarta Utara akibat dampak negatif exsternal dari aktifitas bongkar muat pelabuhan tg priok, dari tahun ke tahun makin menjadijadi, ditambah pembangunan ruas jalan yang […]
Kompaskopel menanggapi kebijakan ODOL yang akan diterapkan oleh kementerian infrastruktur. Dalam aksi yang diadakan di halaman kementerian perhubungan, ketua umum Kompaskopel, Anung Mhd, menekankan pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah dan pelaku usaha. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap logistik dan masyarakat. Dengan tingginya angka kecelakaan dan kemacetan di Jakarta Utara, Anung mengusulkan perlunya kajian ulang terhadap infrastruktur dan sistem jalan. Mari kita dukung upaya ini agar kebijakan yang diambil dapat membawa perubahan positif bagi semua pihak dan menciptakan bangsa yang lebih baik.
Home Struktur Organisasi News Tentang Kami Kontak Kami X Kolaborasi Pemangku Kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok Membutuhkan Satu Sistem “Leading Sector” Keberhasilan Pelabuhan Tanjung Priok menduduki peringkat ke-23 dari ratusan pelabuhan utama di dunia memberikan gambaran efisiensi operasional pelabuhan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran alur logistik global. Indeks yang dirilis Bank Dunia ini dihasilkan berdasarkan […]
Komite Masyarakat Pengawas Kota Pelabuhan ialah Organisasi sosial sebagai kontrol kebijakan dan regulasi soal penataan kota kepelabuhanan agar pembangunan dan produktivitas dapat seiring berjalan secara bersamaan dan seimbang.
©2025 Kompas Kopel. All rights reserved.
