KOMPASKOPEL Mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Mulai Menata Kota Pelabuhan Tg Priok

Jakarta, 15 November 2025, Sembrawut dalam penataan kota khususnya Jakarta Utara akibat dampak negatif exsternal dari aktifitas bongkar muat pelabuhan tg priok, dari tahun ke tahun makin menjadijadi, ditambah pembangunan ruas jalan yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah serta minimnya pengawasan terhadap entitas bisnis kepelabuhanan serta logistik termasuk keberadaan pool parkir truck dan depo container yang melanggar zonasi dan ada dipemukiman warga.

Pada april lalu kejadian macet horror selama 3 hari rupanya kurang memberi perhatian pemerintah baik provinsi ataupun pemerintah pusat, seolah kami memandang Negara gagal dalam mengelola aset terpenting yaitu pelabuhan terbesar no 1 diIndonesia, mereka hanya mengedepankan nilai-nilai profit dan tidak berhasil dalam menjaga stabilitas hak-hak warga masyarakat disekitaranya, pembangunan didalam pelabuhan yang secara brutal termasuk reklamasi yang dilakukan NPCT1 dan KCN dalam upaya meningkatkan produktivitas sayangnya tidak menyentuh ruang masyarakat yang juga merupakan satu kesatuan dari culture dan kehidupannya, Para penerima izin Badan Usaha Pelabuhan seperti PT. Pelindo, NPCT1 termasuk PT.KCN Harusnya juga telah lolos uji kelayakan publik dalam menjalankan bisnisnya,
Sosial Respon (CSR) Bukan Soal Bagi-bagi sembako atau membangun opini keperdulian, ini tentang kepantasan layak atau tidaknya bisnis itu beroperasi di wilayah tersebut, kalo belum bisa menampung produksi ya pemerintah wajib mencabut izin usaha pelabuhannya. Ungkap Anung Mhd.

Kami Mengingatkan kepada pemerintah dan steakholer untuk terbuka serta transparan memberikan informasi plan mereka, jangan tiba-tiba reklamasi, tiba-tiba terbit izin kepelabuhanan baru. Selama ruas jalan tidak diperluas, selama kota pelabuhan belum ditata, sebagai komite masyarakat pengawas kota pelabuhan kami akan terus menentang. Pembangunan sebuah wilayah harus berimbang dengan kehidupan masyarakat sekita, agar tidak terjadi disoreantasi dan masalah sosial lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai perwakilan pemerintah yang juga sebagai Tuan rumah saya menyarankan harus membentuk SKPD khusus soal Bisnis Kepelabuhanan ini, yang kerap terjadi mereka tidak mempunyai kompetensi untuk mengawal, mengarahkan apalagi mengawasi, karena ketidak pahamannya serta kopetensi yang minim soal bisnis kepelabuhanan dan logistic, jadi yah ada peluang dibohongi terus. Termasuk Gubernur Pramono dan Wakilnya Rano Karno harus konsen mempriotaskan serta mengikuti Rencana Induk Pelabuhan serta mengukur apakah relevan, ? Pemimpin Harusnya Bijak dan Jujur Terhadap Kepentingan Umum yang utama warga sekitaran Jakarta Utara.