Blog

Pendahuluan: Jakarta sebagai Episentrum Kontestasi Narasi

Jakarta bukan sekadar titik koordinat administrasi negara; ia adalah panggung utama di mana “kekuasaan spiritual (pouvoir spirituel)”—meminjam terminologi Auguste Comte—beroperasi untuk mengonstruksi kesadaran kolektif. Dalam teater politik nasional, demonstrasi massa di Jakarta tidak boleh dipahami secara reduksionis sebagai pergerakan fisik di ruang urban. Sebaliknya, fenomena ini adalah pertempuran simbolik yang sangat intens untuk merebut legitimasi di tengah kepungan narasi elit. Ruang publik Jakarta, mulai dari silang Monas, Bundaran HI, hingga depan Gedung DPR/MPR bertransformasi menjadi arena deliberasi yang menantang apa yang disebut Noam Chomsky sebagai batasan “opini yang dapat diterima” (acceptable opinion).

Gagasan utama pemikiran saya kali ini menyatakan bahwa demonstrasi Jakarta merupakan fenomena kompleks yang hanya dapat dibedah melalui integrasi tiga pilar: 1) estetika perlawanan yang menantang hegemoni, 2) mekanisme saringan media yang sistemik dan protektif terhadap status quo, serta 3) dinamika penularan emosi digital yang meng-erosi rasionalitas. Tanpa pemahaman multidimensi ini, kita hanya akan melihat riak di permukaan, sementara arus bawah yang menggerakkan “teater jalanan” ini tetap tersembunyi di balik saringan digital. Analisis ini selanjutnya akan membedah bagaimana ruang publik urban dimanfaatkan sebagai panggung teater estetika untuk mengguncang fondasi kekuasaan.

1). Estetika Perlawanan dalam Teater Politik Persepsi (prespektif Jason Miller)

Dalam konstelasi politik kontemporer, aspek visual dan simbolik menjadi instrumen vital bagi kelompok marjinal untuk merebut perhatian publik melalui apa yang disebut Jason Miller sebagai Politics of Perception. Strategi ini bukan sekadar upaya mencari perhatian/atensi, melainkan sebuah konfrontasi langsung terhadap identity-blind liberalism—kebijakan penguasa yang berpura-pura buta terhadap identitas kelas, ras, dan agama demi melanggengkan status quo yang timpang.

Massa di Jakarta memanfaatkan jalanan sebagai “ruang pamer” yang menyerupai analogi Wall of Fame dalam film Spike Lee, Do the Right Thing (1989). Sebagaimana karakter dalam film tersebut menuntut representasi visual di dinding yang mengabaikan eksistensi mereka, demonstran Jakarta menggunakan simbol, meme, dan yel-yel untuk memaksa identitas kelas bawah masuk ke dalam kesadaran elit. Visualitas ini adalah “kebisingan” yang diperlukan untuk menghancurkan keheningan yang dipaksakan oleh demokrasi rasional-formal yang sering kali eksklusif.

• Simbolisme Teatrikal : Aksi teatrikal di titik-titik ikonik Jakarta mengubah lanskap urban menjadi ruang deliberasi non-konvensional. Penggunaan atribut simbolik bukan sekadar dekorasi, melainkan upaya mendemonstrasikan kekuatan ideologis (seperti yang dipahami Machiavelli) untuk menunjukkan bahwa rakyat bukan sekadar “kerumunan bodoh” (ignorant masses) dalam “demokrasi spektator” ala Lippmann.
•  Eksklusi vs. Representasi : Dengan menampilkan identitas yang biasanya disembunyikan dalam wacana formal, massa mendobrak pintu tertutup demokrasi. Estetika perlawanan ini memaksa negara untuk “melihat” realitas sosial yang selama ini difilter oleh kebijakan-kebijakan teknokratis yang dingin.

Namun, estetika perlawanan yang kuat ini segera berbenturan dengan mekanisme penyaringan informasi yang lebih canggih, yang dijalankan oleh institusi media arus utama sebagai penjaga gerbang kekuasaan.

2). Filter Sistem dan Saringan Propaganda di Era Digital (Herman, Chomsky, & Broudy/Tanji) 

Media arus utama (Mainstream Media/MSM) berfungsi sebagai penjaga pintu (gatekeeper) melalui Propaganda Model (PM). Sebagaimana ditegaskan oleh Edward S. Herman, “Sistem propaganda memungkinkan kepemimpinan melakukan tindakan tanpa batas tanpa adanya saran perilaku kriminal,” karena mereka berhasil mengelola fiksi pluralitas sambil secara ketat membatasi spektrum pemikiran. Di Jakarta, saringan ini beroperasi secara brutal: demonstran dikategorikan sebagai worthy victims (korban yang layak dibela) atau unworthy victims (korban yang pantas didera) berdasarkan sejauh mana mereka mengganggu ketertiban dan mengancam stabilitas sistem ekonomi-politik.

Analisis ini harus menyertakan System Security Filter (SSF) yang diajukan oleh Broudy dan Tanji. SSF adalah filter yang berkaitan dengan arcanae imperii (rahasia imperium), di mana keamanan sistem global menuntut kepatuhan mutlak. Di Indonesia, instrumen seperti UU ITE atau pengawasan siber negara sering kali menjadi alat SSF untuk mendelegitimasi para pembangkang digital sebagai ancaman terhadap “stabilitas nasional.”

Dan di era kepemimpinan Prabowo, seringkali SSF ini dipropagandai oleh presiden langsung melalui pemberian label-label “Antek-antek Asing,” “Londo Ireng,” “Orang-orang yang kalah di Pilpres,” atau narasi-narasi yang menyebutkan orang-orang yang mengkritisinya sebagai pengganggu upayanya memberi makan orang miskin.

Integrasi “Propaganda 2.0” dari Christian Fuchs memperjelas bahwa aktivisme digital di Jakarta terjebak dalam mekanisme digital labor. Kemarahan massa tidak hanya disaring, tetapi juga dikomodifikasi. Demonstran di Twitter atau Facebook sebenarnya adalah “pekerja digital” yang kemarahannya dipanen oleh oligopoli platform (Google/Meta) untuk keuntungan iklan.

Mekanisme Filter !!  Dampak terhadap Narasi Demonstrasi Jakarta

System Security Filter (SSF)  : Penekanan pada narasi “keamanan nasional” dan arcanae imperii untuk membungkam tuntutan sistemik; penggunaan perangkat hukum untuk memidanakan kebocoran informasi negara atau kejahatan cyber (menggunakan UU-ITE).

Sourcing & Flak : Ketergantungan media pada rilis resmi Polri/Pemerintah; serangan balik (flak) sistemik terhadap jurnalis independen yang mencoba memberikan perspektif alternatif dilakukan dengan membayar kaum intelektual tukang untuk menjadi influencer.

Digital Labor Exploitation : Algoritma platform mengeksploitasi kemarahan massa sebagai data; perlawanan justru menguntungkan pemilik platform dan akun medsos secara ekonomi melalui targeted advertising.

Saringan sistemik ini menciptakan tekanan psikologis luar biasa yang memicu herd mentality di tingkat akar rumput, di mana emosi mulai mengambil alih nalar.

3). Penularan Emosi dan Ujian Kecerdasan Perseptual (perspektif Brian Boxer Wachler)

Dalam ekosistem media sosial, mobilisasi massa di Jakarta didorong oleh emosi yang melampaui logika. Brian Boxer Wachler dalam Influenced menyoroti dimensi neurobiologis dari fenomena ini. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memicu pelepasan dopamin melalui “dings” dan “likes” menciptakan keterikatan adiktif yang memperkuat Emotional Contagion (penularan emosi).

Dalam kerumunan digital Jakarta, Kecerdasan Perseptual (PI) publik berada dalam kondisi yang sangat rapuh. PI—kemampuan untuk membedakan antara realitas autentik dan fabrikasi—mengalami atrofi deliberasi akibat banjir malinformasi dan hoaks yang terorganisir. Ketika seorang individu berada dalam lingkaran algoritma yang hanya menggaungkan kemarahan, kapasitas mereka untuk melakukan pertimbangan rasional lumpuh. Individu tersebut berhenti menjadi warga negara yang kritis dan beralih menjadi bagian dari “kerumunan digital” yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan hegemonik. Penularan emosi ini bukan sekadar spontanitas, melainkan hasil dari “rekayasa persetujuan” (engineering of consent) yang memanfaatkan ketakutan kolektif untuk mengalihkan perhatian dari masalah fundamental seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan pendapatan.

Sintesis dan Kesimpulan: Masa Depan Perlawanan di Bawah Bayang-Bayang Algoritma

Demonstrasi di Jakarta saat ini terjepit dalam sebuah “pincer move” atau manuver penjepit yang mematikan. Di satu sisi, perlawanan estetika massa (sudut pandang Miller) mencoba mendobrak pintu demokrasi formal melalui simbol-simbol perlawanan di ruang publik urban. Namun, di sisi lain, aspirasi tersebut segera disaring oleh System Security Filter (Herman/Broudy) yang menjaga arcanae imperii, sementara energi emosional mereka dikomodifikasi menjadi keuntungan korporasi melalui algoritma digital (Fuchs/Boxer Wachler).

Masa depan demokrasi Indonesia berada dalam ancaman distopia partisan jika ruang publik terus dikuasai oleh kombinasi propaganda sistemik dan manipulasi emosi. Demonstrasi massa berisiko hanya menjadi “sirkus teatrikal” yang telah terkooptasi oleh sistem—sebuah bentuk repressive tolerance (meminjam istilah Herbert Marcuse) di mana kekuasaan mengizinkan adanya “suara” perlawanan selama suara tersebut tidak mampu mengubah struktur kekuasaan dan tetap menguntungkan secara finansial bagi platform digital dan para influencer. Efektivitas perlawanan di masa depan tidak lagi ditentukan oleh jumlah massa di Monas, melainkan oleh kemampuan masyarakat sipil untuk memulihkan kecerdasan perseptual mereka dan membangun infrastruktur media (atau mendukung eksisting media) yang benar-benar otonom dari cengkeraman pasar dan negara, seperti *URadio.id.* Tanpa itu, setiap teriakan di jalanan hanyalah data tambahan bagi algoritma yang melanggengkan hegemoni elit.

Terima Kasih

Penulis adalah aktivis  Aliansi Jakarta Utara Menggugat (A-JUM), Penyiar URadio, dan Gerakan Rakyat.